HMI Kota Bogor Apresiasi Gelar Doktor HC Komjen Suyudi, Kepemimpinan Intelektual Penegak Hukum

JAKARTA, -- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) bidang Ilmu Hukum kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol. Dr. HC. Suyudi.

Penghargaan ini dinilai memiliki arti penting, tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi penguatan budaya intelektual di lembaga penegak hukum.

Ketua Umum HMI Cabang Kota Bogor, Moeltazam, mengatakan gelar kehormatan tersebut merupakan bentuk pengakuan akademik atas kontribusi dan pemikiran strategis Suyudi dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam pemberantasan narkotika serta penguatan sistem penegakan hukum nasional.

Baca Lainnya :

“Penghargaan ini menunjukkan pentingnya peran pemikiran akademik dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks,” kata Moeltazam, 2 Februari 2026, sebagaimana yang diterima dalam rilis.

Ia menilai aparat penegak hukum saat ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kejahatan terorganisir lintas negara, penyalahgunaan narkotika, hingga tuntutan publik terhadap transparansi. Karena itu, kepemimpinan yang memiliki legitimasi akademik dianggap semakin relevan.

Menurut Moeltazam, kewenangan struktural saja tidak cukup. Kepemimpinan yang didasarkan pada ilmu hukum, riset, dan pendekatan berbasis bukti dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan berkeadilan.

Ia menambahkan, penganugerahan gelar tersebut dapat menjadi simbol sekaligus dorongan moral bagi Polri dan BNN untuk terus membangun tradisi keilmuan, menjaga etika publik, dan meningkatkan profesionalisme.

“Institusi keamanan negara perlu terus membuka diri terhadap dunia akademik, memperkuat integritas, serta menempatkan penegakan hukum sebagai bagian dari pelayanan publik yang humanis dan akuntabel,” ujarnya.

HMI Cabang Kota Bogor berharap pencapaian ini memberi dampak positif bagi reformasi berkelanjutan di tubuh Polri dan BNN, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. (*/ft)