Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan lima individu dalam operasi penangkapan tangan yang menyeret Kepala Daerah Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada Rabu malam.
Juru bicara lembaga antikorupsi, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi bahwa tim penyidik berhasil mengamankan kelima tersangka di wilayah Lampung sebelum dibawa ke ibukota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu dari kelima orang yang ditahan adalah Ardito Wijaya sendiri.
"Ya sedang ada giat tim di Lampung Tengah" ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Baca Lainnya :
- Kabid Humas Polda Metro Jaya: Ditreskrimum Akan Tangani Kasus Dugaan Penipuan WO (0)
- Retret PPI Dunia: Kepala BNN Ajak Pelajar Indonesia di Luar Negeri Jadi Agen Perubahan (0)
- Lulus PhD di Eropa, Choirul Anam Menjadi Wisudawan Inspiratif Selesaikan Sarjana Hukum di UT (0)
Pihak berwenang kini memiliki tenggang waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum bupati tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Pengumuman status resmi dijadwalkan pada hari Kamis.
Operasi ini menandai aksi penangkapan tangan kedelapan yang dilakukan lembaga antikorupsi sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, KPK telah melakukan serangkaian operasi serupa yang menjaring berbagai pejabat daerah:
Pada Maret, sasaran pertama adalah oknum legislator dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian pada Juni, giliran pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumatera Utara yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan.
Bulan Agustus menjadi periode paling aktif dengan tiga operasi berbeda: kasus korupsi pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur, dugaan suap terkait pengelolaan kawasan hutan, serta skandal pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan pejabat tinggi setingkat wakil menteri.
November mencatat dua penangkapan besar, yakni Gubernur Riau terkait dugaan pemerasan, disusul Bupati Ponorogo yang diduga terlibat jual-beli jabatan dan korupsi proyek rumah sakit daerah.
Meski belum ada keterangan resmi mengenai dugaan kasus yang menjerat Ardito Wijaya, pola operasi KPK tahun ini menunjukkan fokus pada korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.








Komentar
Tuliskan Komentar Anda!